Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang memerintah selama lebih dari 30 tahun (1967-1998), dikenal dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, dengan berbagai kebijakan yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur. Namun, meskipun Soeharto berhasil mencapai banyak kemajuan, kebijakan-kebijakan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan dan kegagalan, yang memunculkan ketimpangan sosial dan masalah struktural yang membebani ekonomi Indonesia hingga saat ini.
1. Kebijakan Pembangunan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada awal pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami situasi yang sangat sulit. Negara ini baru saja keluar dari pergolakan politik dan ekonomi yang parah akibat krisis politik, Peristiwa G30S/PKI (1965), serta ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi yang gagal pada masa Presiden Sukarno. Negara sedang berada di ambang kehancuran, dengan inflasi yang sangat tinggi dan ketergantungan pada bantuan luar negeri.
Soeharto memulai pemerintahan dengan memperkenalkan kebijakan yang sangat terfokus pada pemulihan ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Beberapa kebijakan utama yang diusung adalah:
- Kebijakan Ekonomi Terbuka: Soeharto membuka pintu bagi investasi asing dan menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk masuknya modal asing. Ini dilakukan dengan cara mengurangi pembatasan perdagangan, mempermudah prosedur perizinan investasi, dan menciptakan kebijakan yang lebih ramah bagi investor asing.
- Pembangunan Infrastruktur: Salah satu aspek utama dari kebijakan Soeharto adalah pembangunan infrastruktur. Program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang diluncurkan pada 1969 adalah salah satu wujud nyata dari kebijakan ini. Pelita bertujuan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi.
- Revolusi Hijau: Untuk mencapai swasembada pangan, terutama beras, Soeharto meluncurkan program Revolusi Hijau pada 1970-an, yang melibatkan penggunaan teknologi pertanian modern, benih unggul, serta pembagian pupuk dan irigasi secara merata. Tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan.
- Diversifikasi Ekonomi: Soeharto berusaha mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor pertanian dan mulai mengembangkan sektor industri. Dengan mendatangkan investor asing, Indonesia mulai membangun industri manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan otomotif.
2. Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Soeharto
Berkat kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama sebagian besar masa pemerintahan Soeharto. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan ekonomi pada masa Orde Baru antara lain:
- Pertumbuhan Ekonomi: Indonesia mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 6-7% per tahun pada 1970-an hingga 1990-an. Dalam periode ini, Indonesia berhasil memperbaiki perekonomian yang terpuruk dan menciptakan kelas menengah yang berkembang pesat.
- Stabilisasi Makroekonomi: Soeharto berhasil menurunkan inflasi yang sangat tinggi yang diwarisi dari era Sukarno, serta mengendalikan nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter yang lebih terkendali. Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung iklim investasi.
- Infrastruktur yang Berkembang: Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam era Orde Baru. Berbagai proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan irigasi, meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia. Infrastruktur yang lebih baik memfasilitasi distribusi barang dan jasa serta mempercepat industrialisasi.
- Peningkatan Produksi Pangan: Program Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi pangan Indonesia, terutama beras, yang membawa Indonesia menuju swasembada pangan pada tahun 1980-an. Hal ini menurunkan ketergantungan Indonesia pada impor beras dan mengurangi kerawanan pangan di masyarakat.
- Kemiskinan Berkurang: Dalam periode awal pemerintahan Soeharto, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang signifikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan program pembangunan yang memadai, tingkat kemiskinan menurun, meskipun kesenjangan sosial tetap ada.
3. Kegagalan dan Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi Soeharto
Meskipun ada banyak keberhasilan, kebijakan pembangunan ekonomi Soeharto juga menghadapi sejumlah kegagalan dan masalah struktural yang memengaruhi keberlanjutan ekonomi Indonesia:
- Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Salah satu masalah terbesar dalam pembangunan ekonomi Orde Baru adalah ketimpangan yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Sementara sebagian besar daerah di Pulau Jawa menikmati hasil pembangunan, banyak wilayah lain di luar Jawa yang tertinggal. Banyak penduduk di luar Jawa dan Kalimantan yang tidak merasakan manfaat dari kebijakan ekonomi ini.
- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Selama pemerintahan Soeharto, muncul praktik korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara, termasuk anggota keluarganya. KKN semakin merajalela, dengan keluarga Soeharto dan orang-orang dekatnya menguasai sektor-sektor penting dalam perekonomian. Korupsi yang masif ini menggerogoti sumber daya negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketidakadilan.
- Ketergantungan pada Utang Luar Negeri: Pemerintah Soeharto sangat bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek-proyek besar pembangunan. Meskipun ini memungkinkan pembangunan infrastruktur yang masif, utang luar negeri yang semakin membengkak menjadi masalah serius pada akhir 1990-an. Krisis moneter Asia 1997-1998 mengungkapkan kerentanannya terhadap utang luar negeri, yang memperburuk krisis ekonomi di Indonesia.
- Krisis Ekonomi 1997-1998: Krisis moneter yang melanda Asia pada 1997 memberikan pukulan telak bagi ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat tajam. Kejatuhan Soeharto pada 1998 dipicu oleh krisis ini, yang memperburuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahannya, yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Krisis ini menandakan kegagalan dalam pengelolaan ekonomi yang tidak berkelanjutan.
4. Kesimpulan
Kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh Soeharto selama masa pemerintahan Orde Baru memang mencatatkan banyak keberhasilan, terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, membangun infrastruktur, dan mengurangi kemiskinan. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari masalah struktural yang mendalam, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin besar, serta praktik korupsi yang merajalela.
Pada akhirnya, meskipun Indonesia berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan di bawah kepemimpinan Soeharto, ketidakberlanjutan model pembangunan yang sangat bergantung pada utang luar negeri, serta ketidakseimbangan dalam distribusi pembangunan, membuat pemerintahan Soeharto harus menghadapi dampak krisis ekonomi yang besar pada akhir 1990-an. Warisan ekonomi Soeharto tetap menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, dalam hal pentingnya menciptakan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bebas dari praktik KKN.
Baca Juga Artikel Berikut Di : Boyayou.Vip
